Fintech Lending di Indonesia: Kebutuhan dan Peluang

Financial technology atau lebih ngetop dengan sebutan fintech sudah menjadi trend baru belakangan ini di Indonesia. Banyak startup digital yang mulai dibangun dan bertumbuh untuk mengisi kebutuhan yang ada di masyarakat saat ini. So, bagaimana peluang fintech, khususnya fintech lending, di Indonesia?

Fintech lending secara gampang berfungsi seperti bank: menjadi intermediary antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana (pinjaman/modal). Perbedaan dengan bank, fintech lending hanya berfungsi sebagai platform yang mempertemukan kedua pihak tersebut, dimana pemilik dana bisa mengetahui dan memilih kepada siapa dananya akan ditempatkan.

Bahasa kerennya fintech lending seperti  peer-to peer lending. Sedikit definisi peer-to-peer lending:

Peer-to-peer lending (P2P) is a platform of debt financing that enables individuals to borrow and lend money – without the use of an official financial institution as an intermediary. P2P removes the middleman from the process, but it also more risk than the general brick-and-mortar scenario

“Rishab Maloo”

Mengapa peer-to-peer lending dibutuhkan di Indonesia?

Menurut ekonom Faisal Basri pada acara Indonesia Knowledge Forum VI awal Oktober 2017 lalu, keadaan ekonomi Indonesia saat ini dalam kondisi “lesu darah”, karena walaupun ekonomi masih terus bertumbuh namun pertumbuhan tersebut relatif kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu penyebabnya adalah kurangnya “darah” dalam perekonomian adalah kurangnya perputaran modal atau uang. Ini tercermin dari financial inclusion index yang menunjukkan bahwa cuma 36.1% masyarakat Indonesia yang memiliki rekening bank. Demikian juga kredit ke sektor swasta di Indonesia yang masih di tingkat 39.4%.

Untuk itu maka ekonomi digital melalui peranan fintech sangat dibutuhkan untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Khusus untuk permasalahan kredit, peranan fintech dalam peer-to-peer lending sangat dibutuhkan untuk meningkatkan mediasi antara pemilik dana dan pelaku bisnis.

Ekonom dan mantan menteri keuangan, M. Chatib Basri, dalam kesempatan lain menambahkan bahwa populasi masyarakat yang belum tersentuh oleh bank di Indonesia masih sangat besar karena beberapa kendala:

  • besarnya negara Indonesia dan kondisi geografis, yang menyebabkan biaya transaksi menjadi tinggi.
  • credit scoring system yang belum sempurna, yang menyebabkan biaya bunga diatur dalam tingkatan yang sama untuk semua kelas masyarakat.
  • terbatasnya akses pada instrumen keuangan.

Untuk mengatasi hal tersebut maka kebutuhan akan kemudahan akses pada instrumen keuangan menjadi sangat krusial. Demikian juga ketersediaan data yang memadai (big data) sangat dibutuhkan dalam penerapan aspek risiko kredit dan penetapan biaya sesuai dengan profil risiko masing-masing orang/perusahaan.

Disinilah kebutuhan akan adanya inovasi digital dalam layanan intermediasi keuangan dibutuhkan. Pada tahap ini peranan P2P lending menjadi sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah kemudahan akses dan ketersediaan big data.

Regulasi dan potensi fintech lending di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah merespon perkembangan fintech di Indonesia, khususnya P2P lending, melalui penerbitan POJK 77 bulan Desember 2016 lalu. POJK 77 ini adalah aturan pertama dari OJK untuk mulai mengatur dan memberikan pengamanan bagi industri P2P lending dan masyarakat sebagai penggunanya. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mendukung pengembangan fintech, khususnya P2P lending di Indonesia.

Roadmap fintech lending

Ada presentasi menarik yang disampaikan oleh Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech, Hendrikus Passagi, pada acara “Bedah Fintech Lending Indonesia” yang diselenggarakan oleh Modalku pada 27 September 2017 lalu. Dari presentasi tersebut jelas terlihat bahwa selain melakukan pengaturan pada fintech lending, OJK juga telah memetakan ekosistem bagi industri fintech di Indonesia.

Tidak hanya ada fintech lending seperti P2P lending, tapi ada juga jenis fintech yang lain dan pendukungnya seperti: agregator, e-logistic, digital signature, e-credit information & scoring, e-insurance & e-guarantee, escrow & virtual account, e-collection, e-pawn, e-hedging, e-payment, e-robo advisor, e-financial management, serta yang lagi ngetrend, blockchain dan mata uang digital.

OJK juga telah memetakan roadmap untuk arah perkembangan fintech di Indonesia periode 2017-2023. Pembagiannya adalah:

  • Tahun 1-2: masa konsolidasi
  • Tahun 2-3: masa penetrasi
  • Tahun 3-4: masa kolaborasi
  • Tahun 4-5: masa national recognition
  • Tahun 5-6: masa global recognition

Untuk itu maka sampai tahun depan OJK akan fokus pada pembahasan semua regulasi dan aturan yang dibutuhkan untuk mengkonsolidasikan semua fintech yang ada di Indonesia.

Potensi Fintech Lending di Indonesia

Dari paparan di atas, pertanyaan berikutnya, bagaimana potensi fintech lending seperti P2P di Indonesia? Berikut beberapa hal yang menunjukkan besarnya potensi tersebut berdasarkan riset yang dilakukan oleh tim OJK:

  1. Jurang kebutuhan pembiayaan setiap tahun di Indonesia masih sangat besar, sekitar Rp 1.000 triliun.
  2. Konsentrasi pembiayaan masih 60% berada di Pulau Jawa.
  3. Sekitar 50 juta UMKM masih berstatus unbankable atau underserved. Potensi permintaan pinjaman mereka sebesar Rp 2.500 triliun.
  4. Potensi kolaborsi dengan program KUR Pemerintah senilai Rp 110 triliun.
  5. Potensi kolaborasi dengan kredit perbankan, lembaga keuangan mikro, perusahaan pembiayaan dan modal ventura.
  6. Potensi kolaborasi dengan 110.000 Koperasi Simpan Pinjam yang anggotanya berjumlah lebih dari 20 juta orang.
  7. Potensi pinjaman dari luar negeri karena tidak dibatasi secara saklak.
  8. Penggunaan mobile phone di Indonesia telah mencapai 360 juta, melebihi jumlah penduduk Indonesia saat ini.

Potensi kolaborasi

Ke depannya, banyak hal yang bisa dilakukan oleh fintech lending bersama-sama dengan pemerintah, industri jasa keuangan maupun lembaga internasional lainnya.

Untuk kolaborasi program pemerintah, fintech bisa berkolaborasi dengan Pemerintah dalam proses penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyaluran dana bergulir dan penyaluran dana desa.

Untuk kolaborasi dengan industri jasa keuangan, fintech bisa berkerja sama dengan semua lembaga seperti BPR,BPD, LKM, perusahaan pembiayaan, koperasi, perusahaan gadai, perasuransian dan penjaminan. Hampir semua aspek dalam model bisnis lembaga-lembaga ini bisa dibuat agar berjalan dengan lebih efisien memanfaatkan teknologi digital.

Fintech juga bisa berlokaborasi dengan lembaga donor atau global funds sebagai bagian dari CSR mereka. Semua potensi kolaborasi ini akan dikawal oleh OJK melalui peraturan-peraturan yang nanti akan dikeluarkan.

Larangan bagi penyelenggara fintech

Walaupun OJK mendukung penuh perkembangan fintech, khususnya fintech lending, di Indonesia, namun bukan berarti tidak ada larangan ataupun rambu-rambu yang diberikan kepada perusaan fintech. Ada beberapa larangan dari OJK bagi penyelenggara fintech, khususnya P2P lending, dimana ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku fintech lending.

  • melakukan kegiatan usaha selain fintech lending.
  • Bertindak sebagai lender atau borrower.
  • Memberikan jaminan dalam bentuk apapun.
  • Memberikan rekomendasi.
  • Mempublikasikan informasi fiktif dan /atau menyesatkan.
  • Melakukan penawaran melalui sarana pribadi secara ilegal.
  • Mengenaan biaya pengaduan,

OJK juga melakukan evaluasi kinerja dari perusahaan fintech melalui analisa bisnis model, kinerja keuangan, kinerja kegiatan pinjam-meminjam dan rencana bisnis tahunan. Dengan demikian maka OJK bisa mengetahui masalah-masalah terjadi dengan lebih awal sehingga bisa diambil langkah korektif jika dibutuhkan.

Fintech: solusi keuangan di era digital

Akhir kata, sesuai dengan paparan di atas, masih banyak peluang yang terbuka lebar bagi siapapun untuk mengembangkan problem solving tools berbentuk fintech. Kita harapkan bersama dengan semakin banyaknya fintech yang ada maka dengan sendirinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi serta menciptakan banyak lapangan kerja baru.

So, ada yang berniat mendirikan fintech untuk menyelesaikan masalah tertentu yang berkaitan dengan keuangan? Sekarang saat yang tepat, jangan ditunda lagi 🙂

 

Gambar: businessinsider.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.